Tupoksi

KEPALA DINAS

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
b. penyusunan program bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, dan penanganan bencana;
c. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
d. pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
f. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan penanganan bencana;
h. pelayanan administratif pada dinas; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran pada dinas berdasarkan dokumen perencanaan;
b. merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan penanganan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
c. mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan penanganan bencana berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
d. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana pada dinas berdasarkan standar pelayanan minimal dalam rangka peningkatan pelayanan sosial;
e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pada dinas dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang sosial;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada dinas secara lisan dan tertulis dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas;
g. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta bidang
pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan penanganan bencana serta melaporkan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:
a. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pada dinas;
b. membantu pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
c. fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
d. penataan organisasi dan tata laksana dinas;
e. pengelolaan barang milik daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
a. merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat dinas berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
b. memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan;
c. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan penanganan bencana berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
d. mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang sosial;
e. mengelola inventaris dan kearsipan dinas;
f. mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun;
g. mengevaluasi pelaksanaan tertib administrasi penata usahaan keuangan, aset, kepegawaian pada dinas;
h. menyelia pegawai di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun tertulis;
i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dinas;
j. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Sekretariat Dinas kepada pejabat di lingkup Sekretariat Dinas;
k. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan kepegawaian dinas;
c. pengelolaan ketata usahaan dan kerumah tanggaan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsinya;
b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan dinas secara rutin;
c. melaksanakan urusan rumah tangga dinas dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi;
e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kepada pejabat pelaksana;
f. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan serta menyimpan bahan atau data kepegawaian dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pegawai di lingkungan dinas;
g. mendistribusikan tugas subbagian umum dan kepegawaian kepada pejabat pelaksana;
h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya.

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis urusan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial;
c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial;
d. pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial;
e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial;
f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelengaraan urusan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial;
d. melaksanakan kegiatan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten;
f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial;
g. memfasilitasi administrasi urusan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial;
h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga dan kepahlawanan, keperintisan dan pengelolaan sumber dana sosial;
i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
j. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada pejabat di lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dinas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis urusan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
d. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelengaraan urusan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
f. memfasilitasi administrasi urusan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
g. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disablitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
h. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang rehabilitasi sosial;
i. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial kepada pejabat di lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
j. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL dan PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan pengelolaan data fakir miskin;
d. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan pengelolaan data fakir miskin;
e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan pengelolaan data fakir miskin;
f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan pengelolaan data fakir miskin; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan pengelolaan data fakir miskin berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelengaraan urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan pengelolaan data fakir miskin;
d. melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan pengelolaan data fakir miskin;
e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan pengelolaan data fakir miskin;
f. memfasilitasi administrasi urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan pengelolaan data fakir miskin;
g. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial, dan pengelolaan data fakir miskin;
h. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
i. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin kepada pejabat di lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
j. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Back to top button

  • SLOT GACOR
  • slot gacor
  • slot gacor
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • hanomantoto
  • hanomantoto
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • cosmictoto
  • cosmictoto
  • cosmictoto
  • cosmictoto
  • Slot gacor
  • SLOT GACOR
  • Slot pulsa
  • Slot gacor
  • PBN
  • PBN
  • slot gacor
  • slot gacor 4d
  • slot gacor 4d
  • slot gacor 4d
  • slot gacor 4d
  • slot gacor
  • slot gacor
  • togel jackpot
  • SLOT GACOR
  • slot gacor
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT DEMO PRAGMATIC
  • SLOT PULSA
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT GACOR
  • SLOT demo
  • BOKEP INDO